Syarat Membuat IMB untuk Industri

Langkah mengurus IMB

.

1. Hal pertama yang mesti kamu lakukan adalah datang ke Dinas Pekerjaan Umum Setempat,
2. Datang ke loket dan mengambil formulir untuk mencari IMB,
3. Formulir diisi dan ditandatangani di atas materai Rp 6000 oleh pemohon,
4. Formulir dilegalisir kelurahan dan kecamatan di mana bangunan akan didirikan,
5. Formulir yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan ke DPU,
6. Kemudian, petugas akan melakukan pengecekan awal kelengkapan persyaratan,
7. Setelah itu akan ada pengecekan lanjutan oleh tim penilai teknis IMB,
8. Bila semuanya sudah lengkap, maka dokumen-dokumenmu akan dinilai,
9. Selanjutnya, pemohon IMB akan diberitahu apakah permohonan izin bangunan-nya disetujui atau tidak,
10. Biasanya, IMB akan selesai dalam 2-3 minggu hari kerja. 

Untuk membuat IMB Bangunan Umum Non Rumah Tinggal (s/d 8 lantai) pemohon harus melengkapi beberapa syarat mengurus IMB berupa :

• Formulir permohonan IMB
• Surat pernyataan tidak sengketa (bermaterai)
• Surat Kuasa (jika dikuasakan)
• KTP dan NPWP ( pemohon dan/yang dikuasakan)
• Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
• Bukti Pembayaran PBB
• Akta Pendirian (Jika pemohon atas nama perusahaan/badan/yayasan)
• Bukti kepemilikan tanah (surat tanah)
• Ketetapan Rencana Kota (KRK)/RTLB
• SIPPT (untuk luas tanah > 5.000 m2)
• Gambar rancangan arsitektur (terdiri atas gambar situasi, denah, tampak, potongan, sumur resapan) direncanakan oleh  arsitek yang memiliki IPTB, diberi notasi GSB, GSJ dan batas tanah)
• Gambar konstruksi serta perhitungan konstruksi dan laporan penyelidikan tanah (direncanakan oleh perencana konstruksi yang memiliki IPTB)
• Gambar Instalasi (LAK/LAL/SDP/TDP/TUG)
• IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) arsitektur, konstruksi dan instalasi ( legalisir asli )
• IMB lama dan lampirannya (untuk permohonan merubah/menambah bangunan)

Syarat IMB Bangunan Umum (Non Rumah Tinggal) 9 lantai lebih

Hampir sama seperti syarat-syarat membuat IMB Bangunan Umum untuk non rumah (s/d 8 lantai), untuk bangunan setinggi sembilan lantai lebih pun, harus memeuhi beberapa persyaratan di bawah ini :

• Formulir Pendaftaran IMB
• Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon
• Fotokopi Sertifikat Tanah, yang telah dilegalisir Notaris,
• Fotokopi PBB Tahun terakhir
• Menyertakan Ketetapan Rencana Kota (KRK)  dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB/ Blokplan) dari BPTSP
• Mencantumkan fotokopi Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah  (SIPPT) dari Gubernur, apabila luas tanah daerah perencanaan 5.000 M2 atau lebih.
• Gambar rancangan arsitektur (terdiri atas gambar situasi, denah, tampak, potongan, sumur resapan) direncanakan oleh  arsitek yang memiliki IPTB, diberi notasi GSB, GSJ dan batas tanah)
• Rekomendasi hasil persetujuan Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), apabila luas bangunan 9 Lantai atau lebih,
• Hasil Penyelidikan Tanah yang dibuat oleh Konsultan,
• Persetujuan Hasil Sidang TPKB, apabila ketinggian bangunan 9 lantai atau lebih dan atau bangunan dengan basement lebih dari 1 lantai, atau bangunan dengan struktur khusus.
• Gambar Instalasi (LAK/LAL/SDP/TDP/TUG)
• Rekomendasi UKL/UPL dari BPLHD apabila luas bangunan 2.000 sampai dengan 10.000 M2, atau Rekomendasi AMDAL apabila luas bangunan lebih dari 10.000 M2.
• Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas Pelaksanaan Bangunan dari Pemilik Bangunan.
• Surat Kuasa (jika dikuasakan)

IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)

Syarat membuat perizinan (Izin Peruntuka. penggunaan Tanah).

1. Formulir permohonan;
2. Fotocopy KTP atau identitas pemohon lainnya yang masih berlaku;
3. Fotocopy akta Pendirian dan Pengesahan, serta Akte Perubahan bila ada (untuk pemohon Badan Hukum/Badan Usaha);
4. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/surat keterangan penguasaan tanah;
5. Fotocopy SPPT tahun terakhir;
6. Persetujuan Tetangga (untuk kegiatan usaha);
7. Gambar rencana tata letak bangunan / Gambar situasi/Orientasi;
8. Dokumen Lingkungan AMDAL/UKL-UPL/SPPL (untuk kegiatan tertentu);
9. Izin Lingkungan untuk kegiatan yang dipersyaratkan AMDAL/UKL-UPL;
10. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Surat persetujuan pemanfaatan ruang dari Walikota untuk kegiatan tertentu sesuai dengan pelimpahan kewenangan;
12. Rekomendasi penggunaan lahan dari Bappeda untuk kegiatan tertentu sesuai dengan pelimpahan kewenangan;
13. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (materai 6000).